会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025!

Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025

时间:2025-06-08 05:41:49 来源:quickq最新版本苹果 作者:知识 阅读:674次

JAKARTA,快客quickq官网下载 DISWAY.ID- Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan pihaknya tak dapat melakukan seleksi calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung (MA) imbas adanya efisiensi anggaran. 

Ketua KY Amzulian Rifai menyampaikan anggaran seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA mencapai miliaran rupiah.

Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025

Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025

BACA JUGA:Gaji Komisi Yudisial Hanya Sampai Oktober 2025, Ketua KY: Dampak Efisiensi Anggaran

Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025

BACA JUGA:Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial Bahas Revisi KUHAP, Sesuaikan dengan KUHP Baru

Anggaran Dipangkas 54%, KY Tak Bisa Penuhi Permintaan MA Buka Seleksi Calon Hakim Agung 2025

"Kalau untuk hakim agung itu perkiraan antara 4 sampai 5 miliar rupiah," kata Amzulian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Dia juga menjelaskan adanya konferensi pers pada Jumat, 7 Februari 2025 lalu tentang efisiensi anggaran pelaksanaan seleksi calon hakim agung, didasarkan untuk menjawab surat dari Mahkaman Agung (MA) dengan maksimal 15 hari.

“Kenapa kemarin ada konferensi pers menjawab itu? Karena ada surat Mahkamah Agung yang meminta kami menyelesaikan (seleksi) Hakim Agung dan itu harus kami jawab,” jelasnya.

"Terkait surat itu maksimal 15 hari. Maka kami nggak punya pilihan lain, harus menjawab. Itu kira-kira ya. Ya, solusinya memang kalau anggaran kami yang hanya Rp 184 M itu dikembalikan ya kami normal tentu saja," sambung dia.

BACA JUGA:Kebijakan Efisiensi Anggaran Ada yang Melawan, Prabowo: Merasa Sudah Jadi Raja Kecil

Dia menjelaskan akibat efisiensi tersebut gaji pegawai di lembaganya hanya mencukupi hingga bulan Oktober 2025.

"Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu, apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena KY juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober," jelasnya.

Bahkan, kata Amzulian menyebut biaya operasional perjalanan dinas KY mulai ditanggung pribadi tanpa ada pembiayaan dari negara.

"Saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri, kendaraan kami. 54% (pemotongan) ya. Ya, 54% itu dari dari 184. Ya, ga ada lagi. Ya, kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Ini dari kecil dipotong," ujar Amzulian.

BACA JUGA:Jam Operasional Terbaru Perpusnas, Ada Perubahan Imbas Efisiensi Anggaran

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:焦点)

相关内容
  • Menakar Peluang Restoran Indonesia Menggoyang Lidah Dunia
  • Survei #KaburAjaDulu: Mayoritas Gen Z Ingin Pindah ke Luar Negeri
  • PA 212: Peserta Aksi Bela Tauhid Tahan Emosi
  • Akhiri Pelarian, Bupati Tulungagung Serahkan Diri ke KPK
  • FOTO: Bakar Kenangan Buruk Jelang Tahun Baru di Time Square New York
  • Faktor Munculnya Kerawanan Pemilu 2024 Diungkap Bawaslu
  • Cegah Narkoba Masuk Lapas, Kemenkumham Jabar Punya Jurus 'Feeling Security'
  • Ajudan Firli, Kevin Egananta Datangi Ditkrimsus PMJ, Diperiksa Kasus Dugaan Pemerasan KPK
推荐内容
  • FOTO: Cerita Salju yang Pergi dari Resor Ski Himalaya
  • Tips Membuat Website Gaming dengan Tampilan Futuristik
  • Laporan Dugaan Nepotisme Jokowi Hingga Ketua MK Segera Diperiksa KPK
  • Tetap Pede, Ini 7 Cara Mencegah Bau Mulut Selama Puasa
  • Danantara Jajaki Investasi di Aksi Akuisisi Grab terhadap GoTo, Pemerintah Waspadai Dominasi Asing
  • Pemuda Kota Malang Dukung Gibran Jadi Cawapres di Pemilu 2024, Ternyata Ini Alasannya!