Sebagian SPBU Sudah Hapus Pertalite dari Papan Harga, Segera Diganti Pertamax Green?
JAKARTA,quickq安卓版免费下载 DISWAY.ID- Beberapa SPBU di wilayah Depok dan Jakarta terpantau sudah tak nampak papan harga pertalite di bagian depan.
Pantauan Disway di beberapa SPBU, nampak harga BBM pertalite sudah hilang di bagian plang.
Seperti di SPBU COCO 31.164.01 Jalan Margonda Raya, SPBU COCO 31.126.01 Jalan Lenteng Agung, serta SPBU COCO 31.137.01 di Jalan Raya Bogor.
BACA JUGA:Pertalite Menghilang di SPBU, Pertamina Minta Masyarakat Jangan Khawatir
Namun kendati demikian, SPBU yang disebutkan tadi nampak masih menjual pertalite.
Hanya saja, pihak SPBU tak memasang pertalite di papan harga bagian depan.
Sebagai gantinya, harga BBM pertalite, diganti dengan BBM pertamax green 95.
Sebagai informasi, harga pertamax green 95 yakni Rp13.900 per liter, sedangkan pertalite seharga Rp10.000 per liternya.
BACA JUGA:Pertalite Dihapus, SPBU Pos Pengumben Tidak Ada Lagi
SPBU Pos Pengumben Tak Jual Pertalite
Diberitakan sebelumnya, salah satu SPBU di Jakarta yang sudah benar-benar tak menjual pertalite.
"Dari habis lebaran udah gak ada Pertalite, ini gantinya sama Pertamax Green," ujar salah seorang petugas yang sedang berjaga.
Menurut petugas di sana, setelah subsidi Pertalite dihilangkan, suasana pom bensin menjadi sepi.
Banyak orang yang singgah, namun hanya bertanya dan tidak membeli.
BACA JUGA:Digadang-gadang Pengganti Pertalite, Penjualan BBM Pertamax Green 95 Terus Diperluas
Pertamina Masih Salurkan Pertalite
Pertamina menepis telah menghapus BBM pertalite.
Corporate secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
BACA JUGA:Pertamina Bantah Kurangi Penyaluran BBM Pertalite di Sejumlah SPBU
"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Irto saat dihubungi Disway Rabu 8 Mei 2024.
Lebih lanjut Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
"Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," tutur Irto.
Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.
Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.
“Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tutupnya.
(责任编辑:综合)
Mekeng Gantian Diperiksa KPK Terkait Papa Novanto
Cek Penerima PIP Kemendikbud 2025 Isi NIK KTP, Hanya Siswa dengan Syarat Tertentu yang Berhak
Waduh! Netizen Heboh Program Kampus Merdeka Disetop, Wamendiktisaintek: Akan Dievaluasi
Dugaan Korupsi Formula E, PSI Kuak Tanda Tanya Besar
Fasilitasi Kejahatan Siber China, Polisi Buru Seorang WNI
- Perjalanan Inovasi Jam Seiko, Pelopor Teknologi Quartz dari Toko Kecil di Tokyo
- Gelar Diskusi dengan Pekerja Sritex, Wamenaker Immanuel Pastikan Tidak Ada PHK
- Bukan dari Kantong Prabowo, Istana Pastikan Retreat Kepala Daerah Pakai Duit Pemerintah
- Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, PBNU: Kredibel atau Nggak?
- KPK Bantah Intimidasi Teman Dekat Akil Mochtar
- Vanda Gandeng Black & Veatch Demi Proyek Solar & Battery 2 GWp di Kepulauan Riau
- Tak Bakal Berubah, Rezim Trump Pastikan Akan Kenakan China Tarif 55%
- Bukalapak Tutup, Ekonom Soroti Efek Domino PHK UMKM Lokal
-
Kejagung: 5 Smelter yang Disita Terkait Kasus Korupsi akan Dikelola PT Timah
JAKARTA, DISWAY.ID- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan proses pengelolaan lima smelter yang disi ...[详细]
-
Resmi Disahkan Kemenkumham, Yayasan Pelita Lima Pilar Siap Bantu Umat
Warta Ekonomi, Jakarta - Yayasan Pelita Lima Pilar resmi disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma ...[详细]
-
Ketika Gas LPG 3 Kg Habis di Tengah Malam Masyarakat Beli di Mana? Ini Kata Bahlil
TANGERANG, DISWAY.ID-- Seorang warga di Cibodas, Kota Tangerang mengeluh dan kebingungan ketika gas ...[详细]
-
Menteri Wihaji: Pemerintah dan BGN Siapkan Program Makan Gratis untuk Cegah Stunting
JAKARTA, DISWAY.ID --Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkapkan bahwa peme ...[详细]
-
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Anggarannya Capai Rp1,4 Triliun
JAKARTA, DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, ...[详细]
-
Trump: Kami Dapatkan Mineral Langka, China Dapatkan Akses Pendidikan ke AS
Warta Ekonomi, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah menye ...[详细]
-
Perjalanan Martin Lorentzon Membangun Spotify yang Sukses Merevolusi Industri Musik
Warta Ekonomi, Jakarta - Hampir seluruh smartphone kini telah memiliki atau bisa mengunduh aplikasi ...[详细]
-
Gandeng Bank Sampah Sakura, Alfamidi Ajak Masyarakat Kelola dan Daur Ulang Sampah
Warta Ekonomi, Jakarta - Untuk mendorong kepedulian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat l ...[详细]
-
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa lim ...[详细]
-
Tim Hukum PDIP dapat Info Hasto akan Ditahan Sebelum Kongres 2025 Digelar
JAKARTA, DISWAY.ID- Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengaku pihaknya mendapatk ...[详细]
Nur Alam Resmi Ditahan KPK, Pengacara: Tidak Ada Kerugian Negara
Kemenhub Lepas Keberangkatan Perjalanan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru 2024/2025
- Ketua MPP PKS Mulyanto Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemindahan Empat Pulau dari Aceh ke Sumut
- Kesempatan Terakhir, Menkeunya Trump Harap China Patuhi Kesepakatan Dagang
- Tito Bakal Tanya Teguh Setyabudi soal ASN DKI Boleh Poligami
- Menteri PPPA Bakal Batasi Penggunaan Medsos bagi Anak
- Mendagri: 450 ASN Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Langgar Netralitas Pemilu 2024, 240 Terbukti
- Jalani Perawatan di RSUD Hasan Bushori, KPK Minta Eks Gubernur Malut AGK Kembali ke Rutan Jambula
- Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres