DTSEN Jadi Kunci Pencairan Bansos PKH BPNT 2025, Cek Nama Kamu di cekbansos.kemensos.go.id
时间:2025-05-27 07:05:58 出处:知识阅读(143)
JAKARTA,quickq加速器在哪下 DISWAY.ID– Ribuan warga di berbagai daerah menerima pencairan bansos PKH dan BPNT tahap II yang mulai dicairkan Mei 2025.
Ternyata, bukan hanya soal punya KTP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mulai 2025, pemerintah secara bertahap hanya mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran.
BACA JUGA:Mau Cuan dari Crypto? Baca Dulu 5 Hal Penting Ini Biar Nggak Boncos
Artinya, warga yang datanya belum diperbarui atau masih tercatat di DTKS lama bisa kehilangan hak bantuan—meski NIK mereka aktif.
Kemudahan berbasis NIK memang mempercepat pencairan. Tapi verifikasi tetap ketat. Warga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Terdata resmi dalam sistem DTSEN terbaru
Punya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
Tergolong keluarga miskin atau rentan
Punya rekening bank aktif (khusus PKH)
BACA JUGA:Munculnya Komunitas Fantasi Sedarah, Kriminolog: Bukti Gagalnya Pemerintah Lindungi Warga
Bantuan PKH tahap II diberikan untuk ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, serta pelajar miskin.
Sementara BPNT diberikan dalam bentuk saldo e-wallet sebesar Rp200 ribu per bulan untuk belanja pangan.
- 1
- 2
- 3
- »
上一篇: Mimpi Buruk Penumpang, Pesawat 5 Jam di Udara Terbang Tanpa Tujuan
下一篇: Jarang Diketahui, Ini 6 Manfaat Tak Terduga Rajin Makan Rambutan
猜你喜欢
- 10 Tahun Berturut
- Sopir Rosalia Indah Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka
- Jadi Korban Penipuan Polisi Gadungan, Pensiunan 69 Tahun Kehilangan Tabungannya Rp108 Juta
- Roy Suryo Akan Dampingi Mega Laporkan Ruhut Sitompul Soal Meme Anies: Satu Kata Saja, Siap!
- Ahli Gizi Bagikan 3 Camilan yang Ampuh Turunkan BB
- Terungkap, Ternyata Ini Cara Indra Kenz Sembunyikan Asetnya, Jumlahnya Bikin Melongo
- BSU di Ponorogo Tersalurkan 99,84%, Petugas Pos Antarkan Dana hingga ke Rutan
- Gerobak Siomay Jungkir Balik Ditabrak Pelajar yang Berkendara Sambil Main HP
- APINDO Jabar dan Forkopimda Garut Siap Wujudkan Kawasan Industri Bebas Premanisme