Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait isu lingkungan yang mencuat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul aktivitas pertambangan nikel yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Sebagai pembantu presiden, sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian. Ya itu cukup lah, saya sama Bapak Presiden yang tahu. Beliau untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

PT GAG Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang tergabung dalam BUMN Holding Tambang MIND ID, merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini aktif di Raja Ampat. Perusahaan tersebut mengantongi Kontrak Karya (KK) pada 2017 dan mulai melakukan produksi pada 2018.

Baca Juga: Bahlil Ungkap GAG Dulu Dikuasai Asing, Kini Dikelola Antam

Menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan terhadap kawasan wisata dan konservasi di Raja Ampat, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel sambil menunggu hasil verifikasi lapangan.

“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada KK PT GAG yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil.

Bahlil juga mengungkapkan rencananya untuk turun langsung ke lokasi tambang guna mendapatkan gambaran objektif. Kunjungan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan agenda peninjauan sektor minyak dan gas di wilayah Sorong, Fakfak, dan Bintuni.

“Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, saya akan ke lokasi langsung. Kita ingin agar semuanya terang benderang,” katanya.

Baca Juga: Tagar #SaveRajaAmpat Viral Karena Ancaman Tambang, Bahlil: Kami Akan Panggil Pemilik Usaha

Ia mengingatkan bahwa wilayah Raja Ampat terdiri dari banyak pulau dengan karakteristik berbeda. Sebagian merupakan kawasan konservasi dan pariwisata, sementara lainnya telah ditetapkan untuk kegiatan pertambangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha harus mengacu pada prinsip keberlanjutan dan hukum yang berlaku.

“Rujukan kita adalah hukum. Kita tidak boleh terburu-buru menilai sebelum melakukan pengecekan objektif di lapangan,” tegas Bahlil.

Terkait kemungkinan penghentian izin baru tambang di wilayah tersebut, Bahlil menyatakan hal itu belum diputuskan dan akan dikaji setelah proses verifikasi selesai. Ia juga menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang, mengingat Indonesia sedang mendorong hilirisasi sebagai strategi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global.

(责任编辑：休闲)